Upah buru menjadi bumberang politik SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan penetapan upah minimum regional (UMR) bagi para buruh di daerah tidak boleh dialihkan pada kepentingan politik.
"Saya harap tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan para pekerja yang didukung kemampuan perusahaan. Bebaskan dari kepentingan politik apapun," ujar Presiden SBY saat konferensi pers di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Kata presiden, dalam penetapan UMR bagi buruh harus berdasarkan kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Serta keberlanjutan dunia usaha perusahaan tempat buruh tersebut bekerja.
Presiden berharap tripartit, dalam hal ini Pemerintah, Apindo, dan buruh dapat bermusyawarah dengan baik untuk mencapai kesepakatan nominal UMR tersebut serta menjalankan kesepakatan yang telah diambil dengan sungguh-sungguh.
"Pemerintah kota dan kabupaten bisa bekerja sebaik-baiknya. Jangan menyimpan dan mengalirkan masalah ke ruang yang lain," tuturnya.
Presiden meminta bila belum ketemu kata kesepakatan harus mencegah jangan sampai ada walkout.
"Tapi kalau sudah disepakati A atau B, maka proses berikutnya jalankan sesuai kesepakatan itu yang bisa dipenuhi Apindo, keinginan pekerja, dan sesuai kelayakan untuk hidup di daerah bersangkutan," katanya.
Selain itu, sambungnya, ketika ada negosiasi dan perundingan untuk menetapkan berapa UMR ada ketidakpuasan setelah kesepakatan diambil, maka lakukan semuanya dengan tertib dan damai tanpa kekerasan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat luas.
"Ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan membuat situasi di daerah tertentu bahkan secara nasional tidak baik," ucapnya.
"Kalau tidak baik, tidak aman, dan tertib, maka semua akan dirugikan. Perekonimian terganggu, usaha juga terganggu, mendapatkan permasalahan dan gangguan dan ini harus kita cegah dan tiadakan. Karena saya yakin degan cara yang tertib itu bisa diatasi dengan baik. Sungguh bekerja keras dan komitmen untuk mendapatkan kesepakatan yang baik," tutupnya.
01 Februari 2012
Indra Febria Widy